Pembangunan desa selalu menjadi isu strategis dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Namun, sebaik apapun program yang dirancang pemerintah, NGO, atau gagasan politik kepala desa, semuanya akan sulit mencapai hasil maksimal jika perangkat desa—yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya—tidak diberdayakan. Realitas hari ini menunjukkan bahwa perangkat desa masih berada dalam posisi yang memprihatinkan, dengan gaji rata-rata di bawah UMR, tanpa jaminan sosial, apalagi pensiun. Bagaimana mungkin mereka dapat fokus dan konsisten menjalankan tugas jika kebutuhan dasar keluarganya saja tak terpenuhi?
Sebagai seorang pegiat desa, saya melihat betapa besar peran perangkat desa dalam menentukan keberhasilan program-program pembangunan. Namun, pengabdian mereka sering kali terkikis oleh realitas kehidupan. Anak butuh biaya sekolah, istri butuh sandang, dan cicilan mengikat. Semua itu menekan mereka hingga akhirnya terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar tugas desa. Akibatnya, pekerjaan sebagai perangkat desa hanya menjadi formalitas: datang ke kantor, pulang, dan selesai. Tanpa fokus dan konsistensi dari perangkat desa, bagaimana mungkin pembangunan di tingkat akar rumput bisa optimal?
Kita harus jujur bahwa tidak semua perangkat desa bermain dengan dana desa. Oknum ada di setiap lini, tetapi mayoritas perangkat desa adalah mereka yang benar-benar bekerja keras meski dalam keterbatasan. Mereka bukan PNS, tidak memiliki jaminan sosial, dan bahkan tidak dijamin masa depannya setelah pensiun. Jika ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan program desa, tetapi juga masa depan pembangunan bangsa.
Fakta yang tak terbantahkan adalah desa merupakan fondasi utama Indonesia. Negara ini lahir dari desa-desa yang bersatu membentuk kekuatan besar. Jika kita ingin mencapai visi Indonesia Emas, maka negara harus hadir untuk menyejahterakan perangkat desa. Mereka adalah aktor penting yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Idealisme mereka perlu dijaga, bukan hanya dengan slogan "pengabdian", tetapi juga dengan jaminan kesejahteraan yang layak.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Mulai dari penyesuaian gaji perangkat desa setara UMR, pemberian jaminan sosial, hingga kepastian pensiun. Ini bukan hanya soal hak mereka sebagai pekerja, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kemajuan Indonesia. Karena tanpa desa yang kuat, Indonesia yang gemilang hanya akan menjadi utopia. Sudah saatnya perangkat desa mendapat perhatian penuh sebagai fondasi pembangunan yang kokoh. Sejahterakan perangkat desa, sejahtera pula Indonesia!
